DPR Meminta Kementerian PAN dan RB Verifikasi dan Validasi Ulang Tenaga Honorer

Written by prayogo Monday, 13 February 2012 11:09

Komisi II DPRI RI meminta kepada (MENPAN-RB), Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, (BKN) Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Negara (BPKP), untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan kegiatan verifikasi dan validasi ulang terhadap tenaga honorer diseluruh instansi Pemerintah. Baik pusat maupun daerah secara tepat dan akurat. Mengingat disinyalir terdapat indikasi rekayasa/manipulasi data tenaga honorer yang disampaikan oleh instansi kepada BKN maupun instansi Pemerintah yang jumlah tenaga honorernya diatas 200 orang.

Dari kiri, Wakil Kepala (BKN) Badan Kepegawaian Negara Eko Sutrisno, (MENPAN-RB) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar, dan Kepala (BPKP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Mardiasmo pada Rapat Kerja di Ruang Komisi II DPR RI Senin, (13/02) Jakarta. Humas MenPAN-RB/Cry

Suasana Rapat Kerja (Kemen PAN-RB) Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, (BKN) Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan negara (BPKP), dan Komisi II DPR RI di ruang Komisi II DPRI RI Senin, (13/02) Jakarta. Humas MenPAN-RB/Cry

MENPAN-RB Azwar Abubakar seusai Rapat Kerja bersama Komisi II DPRI RI berbincang-bincang bersama pegawai honorer daerah yang menghadiri RAKER di ruang komisi II DPR RI Senin, (13/02) Jakarta. Rapat Kerja tersebut sebagian besar membahas permasalahan pengangkatan pegawai honorer di berbagai instansi pemerintah.

Last Updated (Tuesday, 14 February 2012 01:09)